Sendawar - Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin meminta para petinggi dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) memperkuat sinergi dalam menjalankan pemerintahan kampung.

Komunikasi dan koordinasi yang baik dinilai penting agar penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.

Pesan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Kampung 2026 di Auditorium Aji Tulur Jejangkat, Kantor Setkab Kutai Barat (Kubar), Senin (9/11/2026).

“Hubungan kerja antara petinggi dan BPK harus berjalan harmonis. Keduanya memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus dipahami agar tidak menghambat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kampung,” ujar Frederick.

Rakor yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kutai Barat ini diikuti sekitar 390 peserta, terdiri dari camat, petinggi, anggota BPK dari 16 kecamatan serta perwakilan perangkat daerah terkait.

Frederick mengingatkan agar perbedaan pandangan antara petinggi dan BPK tidak sampai menghambat jalannya pemerintahan kampung.

Kata dia, setiap persoalan harus diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia juga menekankan pentingnya pemahaman terhadap tugas dan tanggung jawab masing-masing, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Pengelolaan keuangan dan pembangunan kampung harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas, bukan kepentingan pribadi maupun golongan,” tegasnya.

Selain transparansi, pemerintah kampung juga diminta terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Frederick menegaskan setiap persoalan yang muncul harus menjadi tanggung jawab bersama untuk diselesaikan melalui musyawarah.

Ia berharap sinergi petinggi dan BPK dapat mendukung terwujudnya visi pembangunan Kubar, yakni semakin sejahtera, aman, adil, merata dan beradat.

Dengan pembagian peran yang jelas, proses perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan pembangunan kampung diharapkan berlangsung lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Melalui rakor ini, koordinasi antara petinggi dan BPK diharapkan semakin kuat, sehingga pemerintahan kampung dapat berjalan lebih efektif, transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Adv) T7 (1)

(Sf/Lo)