
Diskominfo Kabupaten Kutai Barat
Petugas BPBD saat memadamkan karhutla yang terjadi di Kubar (Dok: BPBD Kubar)
Sendawar - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat (Kubar) memiliki mekanisme tersendiri dalam menetapkan status kedaruratan bencana.
Keputusan tersebut tidak hanya didasarkan pada laporan kejadian, tapi juga melalui serangkaian pemantauan dan kajian yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Proses ini dilakukan untuk memastikan penetapan status sesuai dengan tingkat ancaman dan dampak bencana yang dihadapi masyarakat.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kubar, Suwalas Daya Guna mengatakan BPBD menjadi pihak yang melakukan identifikasi awal terhadap potensi maupun kejadian bencana di wilayah setempat.
Kemudian informasi dihimpun melalui laporan masyarakat, pemantauan langsung serta koordinasi dengan instansi terkait.
Data itu nantinya diverifikasi terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi lapangan, tingkat risiko hingga kebutuhan penanganan.
Dari hasil kajian itu, BPBD menyampaikan rekomendasi kepada Bupati Kubar. Sementara keputusan akhir mengenai penetapan status kedaruratan berada di tangan kepala daerah.
“Penetapan status kedaruratan bencana di Kubar dilakukan berdasarkan hasil pemantauan, analisis kondisi lapangan serta kajian terhadap potensi ancaman dan dampak yang ditimbulkan oleh suatu bencana,” ujar pria yang akrab disapa Pak Ondo, Selasa (17/11/2026).
Ia menyampaikan mekanisme itu juga diterapkan dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi sepanjang 2026.
Sebelumnya, Pemkab Kubar menetapkan status siaga darurat hidrometeorologi basah pada 12 Mei 2026, kemudian mempertegasnya kembali pada 20 Mei 2026 melalui keputusan bupati.
Langkah tersebut menyusul meluapnya Sungai Mahakam yang menyebabkan banjir di sejumlah wilayah.
Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah daerah karena berpotensi mengganggu aktivitas dan keselamatan masyarakat.
Selain ancaman banjir, pemerintah daerah juga meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana hidrometeorologi kering.
Pada akhir Agustus 2026, Bupati Kubar menerbitkan Surat Edaran 3830/2026 tentang Peringatan Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta Kabut Asap.
Berbagai ancaman tersebut bukan tanpa alasan. Sepanjang Mei 2026, banjir tercatat merendam empat kecamatan, yakni Tering, Long Iram, Melak dan Manor Bulatn.
Dampak paling besar terjadi di Kecamatan Tering dan Long Iram dengan sembilan kampung terdampak.
Kala itu, ketinggian air mencapai 30cm hingga satu meter yang mengakibatkan sekitar 1.340 rumah terendam dan lebih dari 5.700 jiwa terdampak.
Di Kampung Jelemuq, banjir turut memengaruhi kehidupan 357 jiwa dari 115 kepala keluarga.
Ancaman lainnya datang dari Karhutla. Hingga awal November 2026, BPBD mencatat 225 kejadian kebakaran dengan total luasan area terdampak mencapai 7.483 Hektare (Ha).
Pak Ondo menyebut bencana alam seperti banjir, karhutla, tanah longsor dan pohon tumbang menjadi beberapa jenis kejadian yang kerap membutuhkan penanganan langsung BPBD.
Menurutnya, setiap bencana memiliki karakteristik dan tingkat risiko berbeda, sehingga upaya penanganan harus disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan di lokasi kejadian.
Penetapan status kedaruratan juga menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengatur langkah penanganan, memperkuat koordinasi antarlembaga dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.
“Melalui penetapan status tersebut, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan langkah-langkah kesiapsiagaan, pencegahan serta koordinasi lintas sektor agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, terpadu dan efektif,” tukasnya. (Adv) T9 - Penanganan Karhutla dan Kebencanaan
(Sf/Rs)
Cari disini...

Diskominfo Kabupaten Kutai Barat

Petugas BPBD saat memadamkan karhutla yang terjadi di Kubar (Dok: BPBD Kubar)
Sendawar - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat (Kubar) memiliki mekanisme tersendiri dalam menetapkan status kedaruratan bencana.
Keputusan tersebut tidak hanya didasarkan pada laporan kejadian, tapi juga melalui serangkaian pemantauan dan kajian yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Proses ini dilakukan untuk memastikan penetapan status sesuai dengan tingkat ancaman dan dampak bencana yang dihadapi masyarakat.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kubar, Suwalas Daya Guna mengatakan BPBD menjadi pihak yang melakukan identifikasi awal terhadap potensi maupun kejadian bencana di wilayah setempat.
Kemudian informasi dihimpun melalui laporan masyarakat, pemantauan langsung serta koordinasi dengan instansi terkait.
Data itu nantinya diverifikasi terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi lapangan, tingkat risiko hingga kebutuhan penanganan.
Dari hasil kajian itu, BPBD menyampaikan rekomendasi kepada Bupati Kubar. Sementara keputusan akhir mengenai penetapan status kedaruratan berada di tangan kepala daerah.
“Penetapan status kedaruratan bencana di Kubar dilakukan berdasarkan hasil pemantauan, analisis kondisi lapangan serta kajian terhadap potensi ancaman dan dampak yang ditimbulkan oleh suatu bencana,” ujar pria yang akrab disapa Pak Ondo, Selasa (17/11/2026).
Ia menyampaikan mekanisme itu juga diterapkan dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi sepanjang 2026.
Sebelumnya, Pemkab Kubar menetapkan status siaga darurat hidrometeorologi basah pada 12 Mei 2026, kemudian mempertegasnya kembali pada 20 Mei 2026 melalui keputusan bupati.
Langkah tersebut menyusul meluapnya Sungai Mahakam yang menyebabkan banjir di sejumlah wilayah.
Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah daerah karena berpotensi mengganggu aktivitas dan keselamatan masyarakat.
Selain ancaman banjir, pemerintah daerah juga meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana hidrometeorologi kering.
Pada akhir Agustus 2026, Bupati Kubar menerbitkan Surat Edaran 3830/2026 tentang Peringatan Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta Kabut Asap.
Berbagai ancaman tersebut bukan tanpa alasan. Sepanjang Mei 2026, banjir tercatat merendam empat kecamatan, yakni Tering, Long Iram, Melak dan Manor Bulatn.
Dampak paling besar terjadi di Kecamatan Tering dan Long Iram dengan sembilan kampung terdampak.
Kala itu, ketinggian air mencapai 30cm hingga satu meter yang mengakibatkan sekitar 1.340 rumah terendam dan lebih dari 5.700 jiwa terdampak.
Di Kampung Jelemuq, banjir turut memengaruhi kehidupan 357 jiwa dari 115 kepala keluarga.
Ancaman lainnya datang dari Karhutla. Hingga awal November 2026, BPBD mencatat 225 kejadian kebakaran dengan total luasan area terdampak mencapai 7.483 Hektare (Ha).
Pak Ondo menyebut bencana alam seperti banjir, karhutla, tanah longsor dan pohon tumbang menjadi beberapa jenis kejadian yang kerap membutuhkan penanganan langsung BPBD.
Menurutnya, setiap bencana memiliki karakteristik dan tingkat risiko berbeda, sehingga upaya penanganan harus disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan di lokasi kejadian.
Penetapan status kedaruratan juga menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengatur langkah penanganan, memperkuat koordinasi antarlembaga dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.
“Melalui penetapan status tersebut, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan langkah-langkah kesiapsiagaan, pencegahan serta koordinasi lintas sektor agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, terpadu dan efektif,” tukasnya. (Adv) T9 - Penanganan Karhutla dan Kebencanaan
(Sf/Rs)