Cari disini...

Diskominfo Kabupaten Berau
Pohon sawit. (Foto: Baiq Eliana/seputarfakta.com)
Tanjung Redeb - Pemkab Berau mulai menggeser fokus pembinaan perkebunan kelapa sawit rakyat dari perluasan areal menuju peningkatan produktivitas. Langkah ini dilakukan karena luas perkebunan sawit di Berau telah mencapai sekitar 150 ribu hektare.
Plt Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Berau, Hendratno, mengatakan optimalisasi lahan yang sudah tersedia dinilai lebih penting agar produksi sawit dapat terus ditingkatkan. Petani juga didorong memperbaiki tata kelola kebun agar hasil setiap hektare lebih maksimal.
"Jadi bukan hanya bagaimana menambah luasan, tetapi bagaimana kebun yang sudah ada bisa menghasilkan lebih optimal," katanya.
Menurutnya, sektor perkebunan memiliki peran penting terhadap perekonomian daerah. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Berau saat ini berada di kisaran tujuh persen.
Namun, upaya meningkatkan produktivitas dihadapkan pada sejumlah tantangan, salah satunya berakhirnya dukungan pupuk subsidi. Kondisi tersebut membuat petani, terutama pekebun swadaya, harus lebih cermat mengatur penggunaan pupuk dan biaya produksi.
"Kami juga mendorong penerapan teknik budi daya yang lebih efisien dan terukur. Pengelolaan kebun diarahkan agar petani mampu menyesuaikan penggunaan sarana produksi dengan kebutuhan tanaman," tuturnya.
Oleh karena itu, untuk mengantisipasi tingginya biaya pupuk komersial, pemerintah daerah mendorong petani memperkuat kelembagaan melalui koperasi. Dengan pengadaan secara bersama, kebutuhan sarana produksi diharapkan dapat diperoleh melalui skema yang lebih sesuai.
Sementara itu, pembenahan tata kelola juga menyasar tanaman sawit yang sudah memasuki usia tidak produktif. Petani diarahkan memanfaatkan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Petani yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh dukungan pendanaan hingga Rp60 juta per hektare untuk program tersebut.
"Pengajuan bantuan tetap membutuhkan legalitas lahan serta kelengkapan administrasi kelompok," katanya
Selain itu, pemerintah daerah juga memperkuat kemitraan antara pekebun rakyat dan perusahaan perkebunan melalui pola plasma. Skema tersebut diharapkan membantu memberikan kepastian penyerapan hasil sekaligus menjaga kualitas Tandan Buah Segar (TBS) sebelum masuk ke pabrik pengolahan CPO.
Hendratno pun menegaskan, pembinaan perkebunan sawit rakyat ke depan juga diarahkan untuk membangun kemampuan petani dalam mengelola kebun secara mandiri, efisien dan berkelanjutan. (Adv)
(Sf/Lo)
Cari disini...

Diskominfo Kabupaten Berau

Pohon sawit. (Foto: Baiq Eliana/seputarfakta.com)
Tanjung Redeb - Pemkab Berau mulai menggeser fokus pembinaan perkebunan kelapa sawit rakyat dari perluasan areal menuju peningkatan produktivitas. Langkah ini dilakukan karena luas perkebunan sawit di Berau telah mencapai sekitar 150 ribu hektare.
Plt Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Berau, Hendratno, mengatakan optimalisasi lahan yang sudah tersedia dinilai lebih penting agar produksi sawit dapat terus ditingkatkan. Petani juga didorong memperbaiki tata kelola kebun agar hasil setiap hektare lebih maksimal.
"Jadi bukan hanya bagaimana menambah luasan, tetapi bagaimana kebun yang sudah ada bisa menghasilkan lebih optimal," katanya.
Menurutnya, sektor perkebunan memiliki peran penting terhadap perekonomian daerah. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Berau saat ini berada di kisaran tujuh persen.
Namun, upaya meningkatkan produktivitas dihadapkan pada sejumlah tantangan, salah satunya berakhirnya dukungan pupuk subsidi. Kondisi tersebut membuat petani, terutama pekebun swadaya, harus lebih cermat mengatur penggunaan pupuk dan biaya produksi.
"Kami juga mendorong penerapan teknik budi daya yang lebih efisien dan terukur. Pengelolaan kebun diarahkan agar petani mampu menyesuaikan penggunaan sarana produksi dengan kebutuhan tanaman," tuturnya.
Oleh karena itu, untuk mengantisipasi tingginya biaya pupuk komersial, pemerintah daerah mendorong petani memperkuat kelembagaan melalui koperasi. Dengan pengadaan secara bersama, kebutuhan sarana produksi diharapkan dapat diperoleh melalui skema yang lebih sesuai.
Sementara itu, pembenahan tata kelola juga menyasar tanaman sawit yang sudah memasuki usia tidak produktif. Petani diarahkan memanfaatkan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Petani yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh dukungan pendanaan hingga Rp60 juta per hektare untuk program tersebut.
"Pengajuan bantuan tetap membutuhkan legalitas lahan serta kelengkapan administrasi kelompok," katanya
Selain itu, pemerintah daerah juga memperkuat kemitraan antara pekebun rakyat dan perusahaan perkebunan melalui pola plasma. Skema tersebut diharapkan membantu memberikan kepastian penyerapan hasil sekaligus menjaga kualitas Tandan Buah Segar (TBS) sebelum masuk ke pabrik pengolahan CPO.
Hendratno pun menegaskan, pembinaan perkebunan sawit rakyat ke depan juga diarahkan untuk membangun kemampuan petani dalam mengelola kebun secara mandiri, efisien dan berkelanjutan. (Adv)
(Sf/Lo)