Tanjung Redeb - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) menggandeng Universitas Muhammadiyah Berau (UMB) untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur kampung dan masyarakat. Kolaborasi yang berlangsung di Ballroom Hotel SM Tower, Kamis (16/7/2026) ini juga menjadi bagian dari upaya mendorong kebangkitan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) sebagai penggerak ekonomi desa.

Kepala DPMK Berau, Tenteram Rahayu, mengatakan kerja sama dengan perguruan tinggi menjadi langkah penting di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor harus terus diperluas agar program pembangunan kampung tetap berjalan optimal.

"Kami mengapresiasi UMB yang hari ini bersama-sama mendukung peningkatan kapasitas SDM masyarakat dan aparatur kampung," ujar Tenteram.

Dalam kegiatan tersebut, DPMK bersama UMB memberikan sosialisasi mengenai berbagai program pendidikan, termasuk peluang beasiswa Gratispol dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 

Selain itu, aparatur kampung juga didorong untuk terus meningkatkan kompetensi. Ia menilai kemampuan manajerial, kepemimpinan, pengelolaan keuangan, hingga pelayanan publik harus terus diperkuat mengingat besarnya tanggung jawab dalam mengelola pemerintahan kampung.

"Tujuannya kolaborasi ini untuk peningkatan SDM dan peningkatan ekonomi kampung," tuturnya.

Ia menyebut saat ini terdapat 99 BUMK di Kabupaten Berau, namun baru sekitar 41 yang dinilai aktif dan telah mengikuti proses pemeringkatan. 

"Sisanya masih memerlukan pembenahan, baik dari sisi kelembagaan maupun kepengurusan," tambahnya.

Selain itu, dirinya menegaskan setiap BUMK harus memiliki perencanaan usaha yang matang dengan analisis ekonomi yang sesuai potensi kampung. Oleh karena itu, ia menekankan agar pengelola tidak sekadar meniru jenis usaha yang dijalankan kampung lain.

"Setiap kampung memiliki potensi yang berbeda. Karena itu, usaha BUMK harus diawali dengan analisis yang matang agar benar-benar mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. Jangan ikut-ikutan kampung lain potensi kita banyak," katanya.

Ia menjelaskan, pemerintah kampung memiliki peluang memberikan penyertaan modal hingga Rp300 juta setiap tahun kepada BUMK. Namun, dukungan tersebut harus diimbangi dengan tata kelola yang profesional, laporan keuangan yang tertib, serta pengurus yang dipilih melalui musyawarah bersama pemerintah kampung, Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).

Ke depan, DPMK juga membuka peluang kolaborasi lanjutan dengan UMB, termasuk pendampingan penyusunan peraturan kampung serta peningkatan kapasitas aparatur desa. Di sisi lain, pemerintah daerah tengah mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) tentang BUMK yang diharapkan memperluas peluang kemitraan dengan pihak swasta maupun perusahaan di sekitar wilayah kampung.

"Kami berharap melalui sinergi ini  peningkatan kualitas SDM dan pengelolaan BUMK yang lebih profesional akan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi kampung sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Berau," tutup Tenteram. (Adv)

(Sf/Rs)