Tanjung Redeb - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus mempercepat penanganan persoalan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dalam beberapa hari terakhir menyebabkan antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau, Eva Yunita, beserta jajarannya turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke delapan SPBU yang tersebar di wilayah Kabupaten Berau pada Rabu, (2/9/2026).

Eva Yunita mengatakan sidak dilakukan untuk memastikan ketersediaan BBM sekaligus melihat secara langsung pelayanan untuk masyarakat. Langkah tersebut juga merupakan tindak lanjut rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang digelar pada 31 Agustus 2026 malam dan dipimpin Bupati Berau Sri Juniarsih Mas.

Dalam pemantauan tersebut, tim juga menemukan sejumlah SPBU yang pelayanan pengisian BBM-nya belum berjalan optimal. Salah satunya berada di wilayah Sambaliung. Temuan serupa juga didapati di SPBU Haji Isa. Saat dilakukan pengecekan, SPBU tersebut belum beroperasi meskipun antrean kendaraan sudah cukup panjang.

"Kami minta pihak SPBU kooperatif. Kalau stok ada, segera dilayani supaya tidak terjadi penumpukan antrean," ujar Eva.

Ia pun menekankan bahwa percepatan pemulihan distribusi BBM membutuhkan kerja sama seluruh pihak. Pemkab Berau tidak dapat bekerja sendiri sehingga koordinasi dengan Pertamina, aparat keamanan dan pengelola SPBU terus diperkuat.

Untuk memastikan pengawasan berjalan, Pemkab Berau menempatkan personel dari Polri, Kodim, Satpol PP dan Dinas Perhubungan di sejumlah SPBU. 

"Pemantauan akan dilakukan secara berkelanjutan selama beberapa hari ke depan sampai kondisi pelayanan kembali stabil," tuturnya.

Selain pengawasan di lapangan, Pemkab Berau juga tengah menyiapkan surat edaran yang mengatur sejumlah ketentuan mengenai distribusi dan pembelian BBM. Regulasi tersebut disiapkan untuk mencegah terjadinya penumpukan sekaligus mengantisipasi praktik pembelian BBM yang kemudian dijual kembali melalui pengecer.

Sementara itu, ia juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap operator SPBU. Setiap penanggung jawab SPBU diminta memastikan operator menjalankan pelayanan sesuai ketentuan.

"Kami sudah menyampaikan kepada penanggung jawab SPBU agar operator benar-benar diawasi. Jangan sampai ada oknum yang melakukan pelanggaran karena dampaknya bukan hanya kepada operator, tetapi kepada SPBU itu sendiri," ujarnya.

Selain itu, terkait dugaan penggunaan barcode secara berulang dalam sehari, dirinya menjelaskan bahwa pengawasan sistem tersebut merupakan ranah Pertamina. Kendati demikian, pemkab tetap melakukan pengecekan di lapangan dan mengingatkan pengelola SPBU agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelayanan.

Eva mengatakan pemerintah menargetkan kondisi pelayanan dapat kembali normal dalam beberapa hari ke depan, sehingga masyarakat tidak lagi menghadapi antrean panjang maupun kesulitan mendapatkan BBM.

"Kami berharap sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, Pertamina dan seluruh pengelola SPBU dapat mempercepat normalisasi distribusi BBM," katanya.

Hasil pemantauan ke SPBU tersebut selanjutnya akan dilaporkan kepada Bupati Berau dan Forkopimda sebagai bahan evaluasi untuk menentukan langkah penanganan berikutnya. (Adv)

(Sf/Lo)