Diskominfo Kabupaten Berau

    Diskominfo Kabupaten Berau

    Cegah Data Ganda, Disdukcapil Berau Dorong Aktivasi IKD untuk Penerapan Validasi Bansos

    Penulis:Baiq Eliana|Redaktur:Lodya a
    07 September 2026 pukul 19:40 WITA

    Kepala Disdukcapil Berau, David Pamuji. (Foto: Baiq Eliana/seputarfakta.com)

    Tanjung Redeb - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Berau mendorong masyarakat untuk segera melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Langkah tersebut dilakukan sebagai persiapan penerapan IKD dalam validasi penerima Bantuan Sosial (Bansos) Perlindungan Sosial (Perlinsos).

    Kabupaten Berau sendiri diproyeksikan menjadi salah satu daerah pilot project nasional program Perlinsos dari Kementerian Sosial, seperti yang telah diterapkan di Kota Balikpapan. Dalam penerapannya penggunaan IKD nantinya juga diharapkan dapat memperkuat validasi data penerima bantuan, termasuk mencegah terjadinya data ganda.

    Kepala Disdukcapil Kabupaten Berau, David Pamuji, mengatakan penerapan IKD dalam penyaluran bansos menjadi langkah penting untuk memastikan bantuan pemerintah diterima masyarakat yang tepat sasaran.

    "Penerapan IKD dalam penyaluran bansos tidak sekadar modernisasi administrasi, melainkan langkah yang penting untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran," kata David.

    Menurutnya, sistem digital tersebut nantinya dapat membantu memangkas proses birokrasi sekaligus mencegah munculnya data ganda dalam proses pendataan penerima bantuan. Sehingganya, validasi melalui IKD juga diharapkan mempercepat proses verifikasi di lapangan.

    "Jadi secara regulasi dan teknis nantinya wajib seluruh masyarakat yang mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial, itu validasinya menggunakan IKD,"  ujarnya.

    Pihaknya pun mendorong masyarakat, khususnya penerima bantuan dari Kementerian Sosial untuk tidak menunggu hingga penerapan program berjalan. Sebab, ia menyebut untuk aktivasi IKD terbilang cukup mudah, masyarakat dapat melakukan aktivasi melalui perangkat ponsel masing-masing sebagai bentuk kesiapan menghadapi sistem validasi digital tersebut.

    "Kami mengimbau masyarakat untuk segera melakukan aktivasi IKD pada perangkat ponsel masing-masing agar saat program ini efektif berjalan, penyaluran bantuan dapat diterima tanpa hambatan administrasi," terangnya.

    Kendati demikian, David berharap Berau dapat masuk dalam zona uji coba program Perlinsos berbasis IKD pada tahun ini. Disdukcapil juga terus berkomitmen mempercepat digitalisasi administrasi kependudukan hingga ke seluruh kecamatan dan kampung.

    "Insyaallah Berau tahun ini termasuk kabupaten kota yang menjadi pilot project Perlinsos penggunaan IKD sebagai validasi bantuan sosial, seperti yang sudah dilaksanakan di Balikpapan. Mudah-mudahan kita bisa masuk dalam zona uji coba itu," pungkasnya. (Adv)

    (Sf/Lo)

    Diskominfo Kabupaten Berau

    Diskominfo Kabupaten Berau

    Cegah Data Ganda, Disdukcapil Berau Dorong Aktivasi IKD untuk Penerapan Validasi Bansos

    Penulis:Baiq Eliana|Redaktur:Lodya a
    07 September 2026 pukul 19:40 WITA

    Kepala Disdukcapil Berau, David Pamuji. (Foto: Baiq Eliana/seputarfakta.com)

    Tanjung Redeb - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Berau mendorong masyarakat untuk segera melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Langkah tersebut dilakukan sebagai persiapan penerapan IKD dalam validasi penerima Bantuan Sosial (Bansos) Perlindungan Sosial (Perlinsos).

    Kabupaten Berau sendiri diproyeksikan menjadi salah satu daerah pilot project nasional program Perlinsos dari Kementerian Sosial, seperti yang telah diterapkan di Kota Balikpapan. Dalam penerapannya penggunaan IKD nantinya juga diharapkan dapat memperkuat validasi data penerima bantuan, termasuk mencegah terjadinya data ganda.

    Kepala Disdukcapil Kabupaten Berau, David Pamuji, mengatakan penerapan IKD dalam penyaluran bansos menjadi langkah penting untuk memastikan bantuan pemerintah diterima masyarakat yang tepat sasaran.

    "Penerapan IKD dalam penyaluran bansos tidak sekadar modernisasi administrasi, melainkan langkah yang penting untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran," kata David.

    Menurutnya, sistem digital tersebut nantinya dapat membantu memangkas proses birokrasi sekaligus mencegah munculnya data ganda dalam proses pendataan penerima bantuan. Sehingganya, validasi melalui IKD juga diharapkan mempercepat proses verifikasi di lapangan.

    "Jadi secara regulasi dan teknis nantinya wajib seluruh masyarakat yang mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial, itu validasinya menggunakan IKD,"  ujarnya.

    Pihaknya pun mendorong masyarakat, khususnya penerima bantuan dari Kementerian Sosial untuk tidak menunggu hingga penerapan program berjalan. Sebab, ia menyebut untuk aktivasi IKD terbilang cukup mudah, masyarakat dapat melakukan aktivasi melalui perangkat ponsel masing-masing sebagai bentuk kesiapan menghadapi sistem validasi digital tersebut.

    "Kami mengimbau masyarakat untuk segera melakukan aktivasi IKD pada perangkat ponsel masing-masing agar saat program ini efektif berjalan, penyaluran bantuan dapat diterima tanpa hambatan administrasi," terangnya.

    Kendati demikian, David berharap Berau dapat masuk dalam zona uji coba program Perlinsos berbasis IKD pada tahun ini. Disdukcapil juga terus berkomitmen mempercepat digitalisasi administrasi kependudukan hingga ke seluruh kecamatan dan kampung.

    "Insyaallah Berau tahun ini termasuk kabupaten kota yang menjadi pilot project Perlinsos penggunaan IKD sebagai validasi bantuan sosial, seperti yang sudah dilaksanakan di Balikpapan. Mudah-mudahan kita bisa masuk dalam zona uji coba itu," pungkasnya. (Adv)

    (Sf/Lo)