Cari disini...
Dinas PMPD Prov Kaltim
Kabid Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan DPMPD Kaltim, Aswanda.(istimewa)
Samarinda - Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) harus menjadi perhatian bagi sebuah pemerintahan untuk menaikkan status desa.
Menurut Kepala Bidang (Kabid) Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan Aswanda bahwa ada enam poin dalam IKE ini.
“Ada keterangan produksi masyarakat desa, misal terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk,” kata Aswanda.
Tersedianya pusat layanan perdagangan, yang mana akses penduduk ke pusat perdagangan. Juga terdapat sektor perdagangan di dalam permukiman.
“Lalu ada tambahan lagi, di mana terdapat juga usaha seperti kedai makan, restoran, hotel atau penginapan. Itu minimalnya sih,” terangnya.
Selain itu, dalam sebuah desa diperlukan akses distribusi atau jalur logistik. Beberapa contoh seperti keberadaan kantor pos dan jasa logistik lainnya.
“Kemudian kita lihat dari akses ke lembaga keuangan dan perkreditan. Harus ada bank di sana, lalu seperti apa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan akses penduduk untuk mendapatkan kreditnya seperti apa,” ungkapnya.
Tak hanya itu, keberadaan koperasi juga masuk dalam poin lembaga ekonomi di IKE ini.
Aswanda juga membeberkan bahwa dalam sebuah desa dibutuhkan moda transportasi umum, serta jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor, roda empat atau lebih.
“Nanti kualitas jalan desanya seperi apa, itu ada perhitungannya sendiri,” pungkasnya. (SF/RS/ADV)
Cari disini...
Dinas PMPD Prov Kaltim

Kabid Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan DPMPD Kaltim, Aswanda.(istimewa)
Samarinda - Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) harus menjadi perhatian bagi sebuah pemerintahan untuk menaikkan status desa.
Menurut Kepala Bidang (Kabid) Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan Aswanda bahwa ada enam poin dalam IKE ini.
“Ada keterangan produksi masyarakat desa, misal terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk,” kata Aswanda.
Tersedianya pusat layanan perdagangan, yang mana akses penduduk ke pusat perdagangan. Juga terdapat sektor perdagangan di dalam permukiman.
“Lalu ada tambahan lagi, di mana terdapat juga usaha seperti kedai makan, restoran, hotel atau penginapan. Itu minimalnya sih,” terangnya.
Selain itu, dalam sebuah desa diperlukan akses distribusi atau jalur logistik. Beberapa contoh seperti keberadaan kantor pos dan jasa logistik lainnya.
“Kemudian kita lihat dari akses ke lembaga keuangan dan perkreditan. Harus ada bank di sana, lalu seperti apa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan akses penduduk untuk mendapatkan kreditnya seperti apa,” ungkapnya.
Tak hanya itu, keberadaan koperasi juga masuk dalam poin lembaga ekonomi di IKE ini.
Aswanda juga membeberkan bahwa dalam sebuah desa dibutuhkan moda transportasi umum, serta jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor, roda empat atau lebih.
“Nanti kualitas jalan desanya seperi apa, itu ada perhitungannya sendiri,” pungkasnya. (SF/RS/ADV)