Cari disini...
Dinas PMPD Prov Kaltim
Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. (Foto: HO/IKN_ID)
Samarinda - Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menghadapi tantangan serius dalam mempersiapkan infrastruktur jalan yang memadai sebagai langkah awal menyambut pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sekretaris DPMPD Kaltim, Eka Kurniati, menekankan pentingnya perhatian pemerintah daerah terhadap isu ini.
Menurut Eka, kondisi infrastruktur jalan yang kurang memadai menjadi faktor utama keterbelakangan desa di Kaltim.
"Tanggung jawab atas jalan desa berada di bawah wewenang kabupaten masing-masing, sehingga diperlukan dukungan anggaran dari pemerintah kabupaten untuk peningkatan infrastruktur tersebut," ungkap Eka di Samarinda, Kamis (7/12/2023).
Eka menambahkan bahwa meskipun jalan antar desa merupakan kewenangan pemerintah kabupaten (Pemkab), jalan antar kabupaten sudah menjadi domain pemerintah provinsi (Pemprov).
Namun, ia menegaskan bahwa Pemprov Kaltim tidak lepas tangan terhadap perbaikan jalan di kabupaten, meskipun hal tersebut tidak termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena berada di bawah naungan Pemkab.
"Sebagai bentuk dukungan, Pemprov Kaltim memberikan Bantuan Keuangan (Benkeu) kepada desa-desa, namun jumlahnya terbatas dan tidak sebesar APBD Kabupaten," tambahnya.
Eka mengusulkan agar Pemkab dan Pemprov saling bersinergi untuk mengatasi masalah desa tertinggal, terutama dalam hal infrastruktur jalan, yang mencakup 841 desa di Kaltim.
Eka menyarankan agar kedua pihak berani mengalokasikan Benkeu untuk mendukung perbaikan infrastruktur, dan tidak hanya mengandalkan APBD-P.
"Kerjasama antara Pemkab dan Pemprov diharapkan dapat mempercepat penanganan masalah infrastruktur jalan dan mendukung kelancaran pemindahan IKN ke Kaltim," jelasnya.
Dengan adanya sinergi yang kuat antara pemerintah kabupaten dan provinsi, diharapkan pembangunan infrastruktur jalan di Kaltim dapat terlaksana dengan efektif, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta mempersiapkan wilayah tersebut untuk menjadi pusat pemerintahan baru Indonesia.
(SF/RS/Adv)
Cari disini...
Dinas PMPD Prov Kaltim

Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. (Foto: HO/IKN_ID)
Samarinda - Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menghadapi tantangan serius dalam mempersiapkan infrastruktur jalan yang memadai sebagai langkah awal menyambut pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sekretaris DPMPD Kaltim, Eka Kurniati, menekankan pentingnya perhatian pemerintah daerah terhadap isu ini.
Menurut Eka, kondisi infrastruktur jalan yang kurang memadai menjadi faktor utama keterbelakangan desa di Kaltim.
"Tanggung jawab atas jalan desa berada di bawah wewenang kabupaten masing-masing, sehingga diperlukan dukungan anggaran dari pemerintah kabupaten untuk peningkatan infrastruktur tersebut," ungkap Eka di Samarinda, Kamis (7/12/2023).
Eka menambahkan bahwa meskipun jalan antar desa merupakan kewenangan pemerintah kabupaten (Pemkab), jalan antar kabupaten sudah menjadi domain pemerintah provinsi (Pemprov).
Namun, ia menegaskan bahwa Pemprov Kaltim tidak lepas tangan terhadap perbaikan jalan di kabupaten, meskipun hal tersebut tidak termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena berada di bawah naungan Pemkab.
"Sebagai bentuk dukungan, Pemprov Kaltim memberikan Bantuan Keuangan (Benkeu) kepada desa-desa, namun jumlahnya terbatas dan tidak sebesar APBD Kabupaten," tambahnya.
Eka mengusulkan agar Pemkab dan Pemprov saling bersinergi untuk mengatasi masalah desa tertinggal, terutama dalam hal infrastruktur jalan, yang mencakup 841 desa di Kaltim.
Eka menyarankan agar kedua pihak berani mengalokasikan Benkeu untuk mendukung perbaikan infrastruktur, dan tidak hanya mengandalkan APBD-P.
"Kerjasama antara Pemkab dan Pemprov diharapkan dapat mempercepat penanganan masalah infrastruktur jalan dan mendukung kelancaran pemindahan IKN ke Kaltim," jelasnya.
Dengan adanya sinergi yang kuat antara pemerintah kabupaten dan provinsi, diharapkan pembangunan infrastruktur jalan di Kaltim dapat terlaksana dengan efektif, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta mempersiapkan wilayah tersebut untuk menjadi pusat pemerintahan baru Indonesia.
(SF/RS/Adv)