Samarinda - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, mendukung upaya pemberantasan korupsi, yang memang terus menjadi fokus pemerintah. Pencegahan, dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan program Desa Anti Korupsi.

Kepala DPMPD Kaltim Anwar Sanusi menyebut, program ini diharapka menjadi momentum peningkatan peran masyarakat khususnya di desa, dalam upaya pemberantasan dan pencegahan kasus rasuah.

"Desa Anti Korupsi ini inisiatif yang luar biasa," ujar Anwar, saat turut menghadiri peluncuran Desa Anti Korupsi tahun 2023, di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Anwar bilang, Desa Anti Korupsi menunjukkan tekad pemerintah dalam mengatasi korupsi langsung dari akar masalahnya, dengan melibatkan masyarakat. Program ini, lanjut Anwar dinilai akan mendorong terciptanya masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan dan berintegritas.

Program ini sendiri, telah berjalan sejak tahun 2021. Pada 2022, sudah ada 22 desa yang menjadi desa percontohan anti korupsi. Jumlah ini meningkat menjadi 27 desa pada tahun 2023.

Anwar mengatakan, program ini juga menegaskan bahwa tugas pencegahan korupsi bukan melulu tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kesadaran dan partisipasi masyarakat juga bagian penting dalam pemberantasan korupsi," tukas Anwar. Untuk itu, kata Anwar, tahun depan, KPK diseut bakal meluncurkan program Kabupatan/kota Anti Korupsi. (SF/Rs/ADV)