Cari disini...
Dinas PMPD Prov Kaltim
Desa Saliki, di Kecamatan Muara Badak bakal kelola kawasan mangrove jadi destinasi wisata. (Ilustrasi: Freepik.com)
Samarinda - Menyadari potensi pusat informasi kawasan mangrove yang ada di wilayahnya sebagai destinasi wisata, Pemerintah Desa (Pemdes) Saliki, di Kecamatan Muara Badak, Kutai Kartanegara, tengah mengupayakan agar pengelolaan kawasan itu dialihkan ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Saat ini, pusat informasi kawasan mangrove dikelola oleh unit di bawah Pemprov Kaltim. Untuk itu, agar upaya pengembangan menjadi tempat wisata masyarakat dan pengelolaan bisa dilakukan oleh BUMDes, maka Pemdes Saliki berharap Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) bisa membantu proses administrasi, hingga urusan pembiayaan.
"Pusat informasi mangrove akan dijadikan objek wisata yang dikelola langsung oleh BUMDes. Saat ini kami masih melakukan komunikasi dengan Pemprov," ungkap Kepala Desa Saliki, Saliansyah.
Proses pemindahan pengelolaan kawasan tersebut ke BUMDes, lanjut Saliansyah memerlukan tahapan administrasi yang relatif panjang.
"Berhubung wacana ini langsung dari kementerian jadi memerlukan tahap administrasi terlebih dulu," tukasnya.
Menurutnya, dengan alih fungsi pengelolaan kawasan mangrove ini diharapkan dapat menjadi daya tarik pengunjung ataupun wisatawan. Sehingga menjadi pendapatan bagi Desa.
Ia berharap Kabupaten Kukar dapat membantu perencanaan yang tengah diusulkan Desa Saliki. "Karena pasti memerlukan dana untuk renovasi, dan Desa juga harus sanggup mengurusnya nanti, karena kawasan tersebut terbilang luas," pungkasnya.(Sf/Adv/Dpmpdkaltim)
Cari disini...
Dinas PMPD Prov Kaltim

Desa Saliki, di Kecamatan Muara Badak bakal kelola kawasan mangrove jadi destinasi wisata. (Ilustrasi: Freepik.com)
Samarinda - Menyadari potensi pusat informasi kawasan mangrove yang ada di wilayahnya sebagai destinasi wisata, Pemerintah Desa (Pemdes) Saliki, di Kecamatan Muara Badak, Kutai Kartanegara, tengah mengupayakan agar pengelolaan kawasan itu dialihkan ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Saat ini, pusat informasi kawasan mangrove dikelola oleh unit di bawah Pemprov Kaltim. Untuk itu, agar upaya pengembangan menjadi tempat wisata masyarakat dan pengelolaan bisa dilakukan oleh BUMDes, maka Pemdes Saliki berharap Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) bisa membantu proses administrasi, hingga urusan pembiayaan.
"Pusat informasi mangrove akan dijadikan objek wisata yang dikelola langsung oleh BUMDes. Saat ini kami masih melakukan komunikasi dengan Pemprov," ungkap Kepala Desa Saliki, Saliansyah.
Proses pemindahan pengelolaan kawasan tersebut ke BUMDes, lanjut Saliansyah memerlukan tahapan administrasi yang relatif panjang.
"Berhubung wacana ini langsung dari kementerian jadi memerlukan tahap administrasi terlebih dulu," tukasnya.
Menurutnya, dengan alih fungsi pengelolaan kawasan mangrove ini diharapkan dapat menjadi daya tarik pengunjung ataupun wisatawan. Sehingga menjadi pendapatan bagi Desa.
Ia berharap Kabupaten Kukar dapat membantu perencanaan yang tengah diusulkan Desa Saliki. "Karena pasti memerlukan dana untuk renovasi, dan Desa juga harus sanggup mengurusnya nanti, karena kawasan tersebut terbilang luas," pungkasnya.(Sf/Adv/Dpmpdkaltim)