Samarinda - Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Abdulloh, menegaskan pentingnya menjaga netralitas di kalangan anggota TNI, Polri, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam proses politik pemerintahan. 

Ia menekankan bahwa meskipun terlibat dalam tugas pemerintahan, mereka harus tetap berkomitmen pada tanggung jawabnya dan menghindari keterlibatan dalam politik.

“TNI, Polri, dan ASN harus bersikap netral dan tidak boleh berafiliasi dengan pihak mana pun dalam konteks politik. Meskipun mereka berada di dalam struktur pemerintahan, tugas utama mereka adalah menjalankan fungsi pemerintahan sebaik mungkin tanpa melibatkan kepentingan politik,” jelas Abdulloh.

Lebih lanjut, Abdulloh menyatakan bahwa netralitas adalah bagian dari etika profesionalisme, terutama bagi ASN, yang diatur oleh undang-undang. Ia mengingatkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip ini dapat mengganggu integritas institusi dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Keterlibatan politik oleh TNI, Polri, dan ASN dapat merusak kredibilitas pemerintah secara keseluruhan. Mereka harus fokus pada pelayanan publik yang netral, tidak berpihak, serta menjaga stabilitas dan keamanan negara, terutama di tahun politik ini,” tambahnya.

Menyusul semakin dekatnya pemilihan kepala daerah, Abdulloh berharap seluruh aparat negara tetap disiplin dalam menjaga netralitas.  “Jangan sampai mereka terjebak dalam arus politik, karena hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan dan merugikan masyarakat luas,” tegasnya.

Abdulloh juga menegaskan komitmen DPRD Kalimantan Timur untuk terus memantau dan mendukung agar setiap elemen pemerintahan menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Komitmen ini harus kita jaga bersama, terutama di tahun politik ini. Semua pihak, termasuk TNI, Polri, dan ASN, harus menjadi contoh dalam penegakan demokrasi yang sehat dan berintegritas,” pungkasnya. (Adv)

(Sf/Rs)