Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda

    Samarinda Resmikan 3 Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan, Andi Harun Ungkap Strategi Efisiensi APBD

    Penulis:Arsensia Serlyani|Redaktur:Rusdianto
    31 Agustus 2026 pukul 18:26 WITA

    Wali Kota Samarinda, Andi Harun dalam acara peresmian peningkatan fasilitas kesehatan Kota Samarinda. (Foto: Arsensia Serlyani/Seputarfakta.com)

    Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menegaskan efisiensi anggaran tidak menjadi alasan untuk menghentikan pembangunan pelayanan publik. 

    Di tengah keterbatasan fiskal, Pemkot justru mengarahkan penghematan belanja untuk membiayai kebutuhan prioritas masyarakat, salah satunya sektor kesehatan.

    Hal itu disampaikan Wali Kota Samarinda Andi Harun saat meresmikan sejumlah fasilitas kesehatan di Kota Samarinda, Senin (31/8/2026).

    Dalam peresmian tersebut, Pemkot Samarinda meresmikan tiga Puskesmas yang telah ditransformasi, fasilitas kesehatan ibu dan anak di RSUD I.A. Moeis, Gedung Gizi, serta Gedung Layanan Promosi Kesehatan.

    Andi Harun mengatakan pembangunan fasilitas tersebut menjadi bukti bahwa efisiensi APBD tidak berarti pemerintah berhenti membelanjakan anggaran. 

    Menurutnya, penghematan dilakukan dengan memangkas belanja yang tidak penting dan tidak prioritas agar ruang fiskal dapat dialihkan untuk kebutuhan masyarakat.

    “Kalau kita berhemat, berefisiensi dengan cara yang benar, maka insya Allah kegiatan-kegiatan mandatory yang sifatnya pelayanan publik betul-betul kita bisa laksanakan,” ujar Andi Harun, Senin (31/8/2026).

    Ia menegaskan pemerintah tidak menghentikan belanja, melainkan mengubah pola penggunaan anggaran agar lebih tepat sasaran.

    “Yang diminta itu bukan berhenti belanja, hanya berhemat untuk belanja-belanja yang tidak penting, tidak prioritas, supaya kita bisa sisihkan untuk membelanjakan hal-hal yang diperlukan oleh rakyat,” ungkapnya.

    Salah satu strategi yang diterapkan Pemkot Samarinda ialah menekan belanja perjalanan dinas serta makan dan minum. 

    Andi Harun menyebut efisiensi pada dua pos tersebut telah mencapai lebih dari 95 persen.

    “Sudah berjalan di Samarinda penghematan makan minum, perjalanan dinas itu sudah menyentuh lebih dari bahkan lebih dari 95 persen,” tegasnya.

    Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar efisiensi tidak berhenti sebagai kebijakan administratif, tetapi benar-benar menghasilkan ruang anggaran untuk pembangunan.

    “Langkah radikal itu harus kita lakukan di tengah situasi yang sulit. Kalau cuma berefisiensi hanya narasi, hanya slogan, ya itu tidak akan menyelesaikan masalah, akan menimbulkan beban baru,” jelasnya.

    Dari efisiensi tersebut, Pemkot Samarinda tetap mempertahankan sektor pelayanan publik sebagai prioritas. Salah satunya melalui pembangunan dan transformasi fasilitas kesehatan.

    Andi Harun mengatakan empat Puskesmas telah ditransformasi menjadi fasilitas yang lebih modern. 

    Salah satunya Puskesmas Harapan Baru yang disebut telah memperoleh akreditasi paripurna dari Kementerian Kesehatan.

    “Hari ini hal penting yang ingin kita sampaikan adalah kegiatan resminya atau tanda dimulainya operasi atau beroperasinya empat Puskesmas baru yang dilakukan transformasi, bahkan satu langsung melejit mendapatkan akreditasi paripurna dari Kementerian Kesehatan,” katanya.

    Ia menilai pembangunan fasilitas kesehatan tidak cukup hanya berhenti pada perubahan fisik bangunan. Peningkatan fasilitas harus diikuti dengan perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

    “Bukan sekadar membangun dari aspek fisiknya, bukan sekadar memasang ornamen, tapi yang jauh lebih penting dari itu adalah memberi rasa aman, menyelamatkan nyawa bagi pelayanan di Puskesmas,” tegas Andi Harun.

    Ia mengingatkan seluruh fasilitas yang dibangun menggunakan APBD harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Sebab, anggaran daerah bersumber dari kontribusi masyarakat melalui pajak dan retribusi.

    “Mulai dari tanah, pasir, pondasi, itu adalah uang-uang retribusi, uang-uang pajak PBB yang dibayarkan oleh warga Samarinda. Itu adalah tetesan keringat yang mereka harus bagi kepada pemerintah dalam bentuk pembayaran pajak,” katanya.

    Karena itu, Andi Harun meminta pembangunan fasilitas kesehatan dibarengi pembenahan sistem dan manajemen pelayanan. 

    Menurutnya, keberadaan gedung baru harus menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kota Samarinda.

    “Kalau bangunannya bagus, pelayanannya tidak segera bagus, enggak ada gunanya kita bangun gedung,” pungkasnya. (Adv)

    (Sf/Rs)

    Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda

    Samarinda Resmikan 3 Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan, Andi Harun Ungkap Strategi Efisiensi APBD

    Penulis:Arsensia Serlyani|Redaktur:Rusdianto
    31 Agustus 2026 pukul 18:26 WITA

    Wali Kota Samarinda, Andi Harun dalam acara peresmian peningkatan fasilitas kesehatan Kota Samarinda. (Foto: Arsensia Serlyani/Seputarfakta.com)

    Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menegaskan efisiensi anggaran tidak menjadi alasan untuk menghentikan pembangunan pelayanan publik. 

    Di tengah keterbatasan fiskal, Pemkot justru mengarahkan penghematan belanja untuk membiayai kebutuhan prioritas masyarakat, salah satunya sektor kesehatan.

    Hal itu disampaikan Wali Kota Samarinda Andi Harun saat meresmikan sejumlah fasilitas kesehatan di Kota Samarinda, Senin (31/8/2026).

    Dalam peresmian tersebut, Pemkot Samarinda meresmikan tiga Puskesmas yang telah ditransformasi, fasilitas kesehatan ibu dan anak di RSUD I.A. Moeis, Gedung Gizi, serta Gedung Layanan Promosi Kesehatan.

    Andi Harun mengatakan pembangunan fasilitas tersebut menjadi bukti bahwa efisiensi APBD tidak berarti pemerintah berhenti membelanjakan anggaran. 

    Menurutnya, penghematan dilakukan dengan memangkas belanja yang tidak penting dan tidak prioritas agar ruang fiskal dapat dialihkan untuk kebutuhan masyarakat.

    “Kalau kita berhemat, berefisiensi dengan cara yang benar, maka insya Allah kegiatan-kegiatan mandatory yang sifatnya pelayanan publik betul-betul kita bisa laksanakan,” ujar Andi Harun, Senin (31/8/2026).

    Ia menegaskan pemerintah tidak menghentikan belanja, melainkan mengubah pola penggunaan anggaran agar lebih tepat sasaran.

    “Yang diminta itu bukan berhenti belanja, hanya berhemat untuk belanja-belanja yang tidak penting, tidak prioritas, supaya kita bisa sisihkan untuk membelanjakan hal-hal yang diperlukan oleh rakyat,” ungkapnya.

    Salah satu strategi yang diterapkan Pemkot Samarinda ialah menekan belanja perjalanan dinas serta makan dan minum. 

    Andi Harun menyebut efisiensi pada dua pos tersebut telah mencapai lebih dari 95 persen.

    “Sudah berjalan di Samarinda penghematan makan minum, perjalanan dinas itu sudah menyentuh lebih dari bahkan lebih dari 95 persen,” tegasnya.

    Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar efisiensi tidak berhenti sebagai kebijakan administratif, tetapi benar-benar menghasilkan ruang anggaran untuk pembangunan.

    “Langkah radikal itu harus kita lakukan di tengah situasi yang sulit. Kalau cuma berefisiensi hanya narasi, hanya slogan, ya itu tidak akan menyelesaikan masalah, akan menimbulkan beban baru,” jelasnya.

    Dari efisiensi tersebut, Pemkot Samarinda tetap mempertahankan sektor pelayanan publik sebagai prioritas. Salah satunya melalui pembangunan dan transformasi fasilitas kesehatan.

    Andi Harun mengatakan empat Puskesmas telah ditransformasi menjadi fasilitas yang lebih modern. 

    Salah satunya Puskesmas Harapan Baru yang disebut telah memperoleh akreditasi paripurna dari Kementerian Kesehatan.

    “Hari ini hal penting yang ingin kita sampaikan adalah kegiatan resminya atau tanda dimulainya operasi atau beroperasinya empat Puskesmas baru yang dilakukan transformasi, bahkan satu langsung melejit mendapatkan akreditasi paripurna dari Kementerian Kesehatan,” katanya.

    Ia menilai pembangunan fasilitas kesehatan tidak cukup hanya berhenti pada perubahan fisik bangunan. Peningkatan fasilitas harus diikuti dengan perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

    “Bukan sekadar membangun dari aspek fisiknya, bukan sekadar memasang ornamen, tapi yang jauh lebih penting dari itu adalah memberi rasa aman, menyelamatkan nyawa bagi pelayanan di Puskesmas,” tegas Andi Harun.

    Ia mengingatkan seluruh fasilitas yang dibangun menggunakan APBD harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Sebab, anggaran daerah bersumber dari kontribusi masyarakat melalui pajak dan retribusi.

    “Mulai dari tanah, pasir, pondasi, itu adalah uang-uang retribusi, uang-uang pajak PBB yang dibayarkan oleh warga Samarinda. Itu adalah tetesan keringat yang mereka harus bagi kepada pemerintah dalam bentuk pembayaran pajak,” katanya.

    Karena itu, Andi Harun meminta pembangunan fasilitas kesehatan dibarengi pembenahan sistem dan manajemen pelayanan. 

    Menurutnya, keberadaan gedung baru harus menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kota Samarinda.

    “Kalau bangunannya bagus, pelayanannya tidak segera bagus, enggak ada gunanya kita bangun gedung,” pungkasnya. (Adv)

    (Sf/Rs)