Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menggelar Operasi Pasar Tanggap Darurat di sejumlah wilayah terdampak kekeringan dan kabut asap, mulai dari Palaran, Sambutan hingga Makroman.

Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Samarinda, Nurrahmani, mengatakan operasi pasar tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Samarinda agar penanganan kekeringan tidak hanya menjadi tanggung jawab BPBD, tetapi melibatkan seluruh pihak.

“Arahan pak wali bahwa masalah kekeringan ini bukan tanggung jawabnya BPBD saja, tapi semua pihak,” ujar Nurrahmani, Senin (7/9/2026).

Menurutnya, operasi pasar awalnya direncanakan menyasar seluruh kecamatan. Namun, karena masa tanggap darurat sementara berlangsung hingga 7 September, pelaksanaan diprioritaskan di wilayah yang terdampak berdasarkan laporan BPBD.

“Kami coba diposisikan awalnya kan kita mau di semua kecamatan, tapi di posisi sampai tanggal 7 ini, kami hanya memasuki dulu daerah-daerah yang terdampak, yang berdasarkan laporan BPBD,” ungkapnya.

Operasi pasar menyediakan sejumlah kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, elpiji, telur dan air minum kemasan. Beras dan minyak goreng diperoleh dari Bulog, sedangkan komoditas lainnya didukung pihak terkait.

Nurrahmani menegaskan, pemerintah tidak berorientasi mengambil keuntungan dari kegiatan tersebut. Pasokan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di wilayah sasaran.

“Bahkan 15 ton. Kalau memang diperlukan lagi, kami bisa minta lagi,” katanya.

Untuk harga, beras SPHP dijual sekitar Rp60 ribu per 5 kilogram, minyak goreng dua liter sekitar Rp30 ribu hingga Rp31 ribu, sedangkan LPG mengikuti HET sekitar Rp18 ribu.

“Jadi memang harga kita tidak pada posisi berjualan mengambil untung, tapi pada posisi adalah bagaimana kondisi pengendalian inflasi yang ada di Kota Samarinda,” jelas Nurrahmani.

Salah seorang warga kelurahan Makroman, Nita, mengatakan pasar murah membantu masyarakat memperoleh kebutuhan harian dengan harga yang lebih rendah dibandingkan pembelian di tempat lain. 

"Kalau di pasar murah ini bisa dapat gas LPG Rp18 ribu. Kalau dibandingkan tempat-tempat lain, bisa sampai Rp30 ribu,” ujar Nita.

Nurrahmani mengatakan, operasi pasar tidak hanya ditujukan untuk mengantisipasi kenaikan harga, tetapi juga menjaga akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok.

“Ini sekarang bukan bahasa melonjak, tapi kadang-kadang ketersediaan bahannya kan, seperti beras,” ujarnya.

Kondisi kekeringan dan kabut asap dinilai dapat menyulitkan aktivitas warga. Karena itu, pemerintah berupaya mendekatkan kebutuhan pokok ke wilayah terdampak agar masyarakat tidak perlu bepergian jauh.

“Kita bisa mendekat supaya masyarakat tuh belinya enggak jauh-jauh untuk kebutuhan pokoknya. Itu sih sebenarnya orientasinya,” kata Nurrahmani.

Ia berharap masyarakat memanfaatkan operasi pasar sesuai kebutuhan. Pembatasan pembelian juga diterapkan agar pasokan dapat dinikmati lebih banyak warga dan tidak kembali diperjualbelikan.

“Berharap dimanfaatkan baik-baik, sesuai dengan pesan kami tidak dijual lagi,” pungkasnya. (Adv) 

(Sf/Lo)