Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mulai memperketat langkah mitigasi menghadapi dampak El Nino yang membuat musim kemarau lebih kering dan berpotensi berlangsung hingga September bahkan Oktober 2026.

Ancaman itu tidak hanya menyasar kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tetapi juga ketersediaan air bersih, pertanian, perikanan air tawar hingga kualitas udara.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda, Suwarso, mengatakan langkah mitigasi dilakukan setelah pemerintah memetakan sejumlah risiko yang dapat muncul apabila kondisi kemarau berkepanjangan.

Menurut Suwarso, hingga pembahasan tersebut dilakukan, BPBD mencatat 61 kejadian karhutla dengan luas terdampak sekitar 83 hektare.

Kondisi itu menjadi salah satu indikator bahwa ancaman kekeringan mulai perlu diantisipasi secara serius.

“Di tahun-tahun sebelumnya itu juga kita pernah mengalami situasi seperti ini. Hari ini kita coba memitigasi dampak El Nino,” ujar Suwarso, Rabu (19/8/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah tidak hanya memusatkan perhatian pada penanganan karhutla. Sejumlah OPD dilibatkan untuk memetakan dampak El Nino terhadap sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Salah satu yang menjadi perhatian ialah ketersediaan air bersih. BPBD bersama PDAM diminta mengidentifikasi wilayah yang berpotensi mengalami keterbatasan pasokan air, terutama kawasan yang belum terjangkau jaringan perpipaan.

Jika kondisi tersebut terjadi, pemerintah menyiapkan opsi distribusi air menggunakan mobil tangki maupun penempatan tandon air secara terkoordinasi.

“Bisa dengan mobil tangki, bisa juga dengan penempatan tandon-tandon, tapi dengan sistem berkelompok. Jadi bukan perorangan kita suplai, tapi terkoordinir di RT misalnya atau di masjid,” ungkapnya.

Risiko lain yang mulai dipetakan ialah sektor pertanian. Suwarso menyebut wilayah Makroman dan Samberayung saat ini menghadapi potensi gagal panen apabila dalam satu pekan tidak mendapatkan hujan atau tidak tersedia alternatif penyiraman.

Luas lahan yang berpotensi terdampak disebut mencapai sekitar 50 hektare. Menurutnya, kondisi tersebut terjadi ketika tanaman sudah ditanam tetapi mengalami kekurangan sumber air hingga berpotensi mengalami puso.

Karena itu, pemerintah mulai menghimpun data dari sektor pertanian untuk menentukan langkah yang dapat dilakukan apabila kemarau terus berlanjut.

“Kalau satu pekan ke depan tidak dapat hujan atau dengan sistem rekayasa penyiraman yang lain, ya mereka gagal panen,” katanya.

Selain pertanian, sektor perikanan air tawar juga masuk dalam pemetaan. Kekurangan air pada kolam dapat memengaruhi pertumbuhan ikan sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi pembudidaya.

Suwarso mengatakan kondisi tersebut diperparah dengan prakiraan cuaca yang menunjukkan Agustus menjadi periode paling panas, sementara kondisi kemarau masih berpotensi berlangsung hingga September.

Hal itu sejalan dengan prakiraan BMKG yang menyebut puncak musim kemarau 2026 terjadi pada Juli-September, dengan Agustus menjadi periode puncak di sebagian besar wilayah Kalimantan.

BMKG juga memperingatkan musim kemarau 2026 cenderung lebih kering dan lebih panjang dari kondisi normal. Karena itu, pemerintah juga mengantisipasi dampak terhadap kualitas udara dan lingkungan.

BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, pemadam kebakaran serta sejumlah OPD lain dilibatkan untuk mengantisipasi peningkatan risiko karhutla dan penurunan kualitas udara.

Suwarso menegaskan, langkah yang dilakukan saat ini masih berada pada tahap identifikasi dan mitigasi awal. Pemerintah ingin mengetahui terlebih dahulu titik-titik risiko sebelum menentukan bentuk intervensi yang dibutuhkan.

“Di awal-awal ini kita tindakan mitigasi, identifikasi persoalan-persoalan atau potensi-potensi risiko jika kemarau ini berlanjut sampai September bahkan mungkin Oktober,” pungkasnya.

Ia memastikan Pemkot Samarinda mulai menyiapkan langkah antisipasi agar dampak kemarau tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar, terutama menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. (Adv)

(Sf/Lo)