Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda

    Anggaran Terpangkas, Disporapar Samarinda Tak Hentikan Pengembangan Wisata

    Penulis:Arsensia Serlyani|Redaktur:Rusdianto
    27 Agustus 2026 pukul 17:06 WITA

    Sekretaris Disporapar Kota Samarinda, Andy Ariefin. (Foto: Arsensia Serlyani/seputarfakta.com)

    Samarinda – Efisiensi anggaran yang memangkas belanja hampir seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda tidak menghentikan program Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar). 

    Sekretaris Disporapar Kota Samarinda, Andy Ariefin mengatakan, pengembangan destinasi, promosi pariwisata hingga pembinaan usaha jasa pariwisata tetap berjalan meski skala kegiatan dan kualitas maupun kuantitasnya harus menyesuaikan kemampuan anggaran.

    Andy mengatakan, pemotongan anggaran merupakan bagian dari kebijakan efisiensi yang juga dirasakan OPD lain. 

    Namun, kondisi tersebut tidak serta-merta membuat tugas dan fungsi Disporapar terhenti.

    “Kalau bicara masalah anggaran sih ya semua OPD terpotong ya. Kalau terdampak ya kita tidak terlalu, dampaknya tidak terlalu ini,” ujar Andy, Kamis (27/8/2026).

    Menurutnya, Disporapar tetap menjalankan tugas sesuai tupoksi meski tidak seluruh kegiatan bergantung pada dukungan anggaran pemerintah. 

    Ia menilai anggaran daerah lebih berfungsi sebagai stimulus dalam menggerakkan kegiatan pariwisata.

    “Tapi kalau dampak di kegiatan kami, kami tetap melaksanakan kegiatan sesuai tupoksi kami walaupun tanpa anggaran. Walaupun tanpa anggaran ya, jadi anggaran itu hanya stimulus di kami,” ungkapnya.

    Andy menjelaskan, terdapat sejumlah bidang yang tetap menjadi fokus Disporapar, mulai dari pengembangan destinasi wisata, promosi hingga usaha jasa pariwisata. 

    Koordinasi dengan pengelola maupun pihak terkait di sejumlah lokasi wisata juga terus dilakukan.

    “Kami tetap eksis koordinasi ke tempat-tempat wisata. Kami kan menangani ada objek destinasi pengembangan destinasi wisata, ada promosi, sama usaha jasa pariwisata. Nah ini tetap berjalan,” jelasnya.

    Ia mengakui efisiensi anggaran dapat memengaruhi skala pelaksanaan sejumlah kegiatan. 

    Penyesuaian dilakukan berdasarkan prioritas agar program yang menjadi kewenangan Disporapar tetap dapat berjalan di tengah keterbatasan fiskal.

    “Ya mungkin skala prioritas dan kualitas dan kuantitasnya yang bisa disesuaikan. Tapi tetap tidak menghentikan dan tidak menghambat kegiatan untuk pengembangan pariwisata di Kota Samarinda,” tegas Andy.

    Dengan kondisi tersebut, Disporapar mengandalkan koordinasi dan kolaborasi dalam menjalankan sejumlah kegiatan. 

    Dukungan dari perangkat daerah lain maupun pihak ketiga menjadi bagian dari upaya menjaga aktivitas pariwisata tetap berjalan tanpa sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah.

    Andy menegaskan, efisiensi tidak menjadi alasan bagi Disporapar untuk menghentikan pengembangan sektor pariwisata Samarinda. 

    Program tetap diarahkan berjalan sesuai kemampuan dan prioritas yang telah ditetapkan pemerintah daerah. (Adv)

    (Sf/Rs)

    Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda

    Anggaran Terpangkas, Disporapar Samarinda Tak Hentikan Pengembangan Wisata

    Penulis:Arsensia Serlyani|Redaktur:Rusdianto
    27 Agustus 2026 pukul 17:06 WITA

    Sekretaris Disporapar Kota Samarinda, Andy Ariefin. (Foto: Arsensia Serlyani/seputarfakta.com)

    Samarinda – Efisiensi anggaran yang memangkas belanja hampir seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda tidak menghentikan program Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar). 

    Sekretaris Disporapar Kota Samarinda, Andy Ariefin mengatakan, pengembangan destinasi, promosi pariwisata hingga pembinaan usaha jasa pariwisata tetap berjalan meski skala kegiatan dan kualitas maupun kuantitasnya harus menyesuaikan kemampuan anggaran.

    Andy mengatakan, pemotongan anggaran merupakan bagian dari kebijakan efisiensi yang juga dirasakan OPD lain. 

    Namun, kondisi tersebut tidak serta-merta membuat tugas dan fungsi Disporapar terhenti.

    “Kalau bicara masalah anggaran sih ya semua OPD terpotong ya. Kalau terdampak ya kita tidak terlalu, dampaknya tidak terlalu ini,” ujar Andy, Kamis (27/8/2026).

    Menurutnya, Disporapar tetap menjalankan tugas sesuai tupoksi meski tidak seluruh kegiatan bergantung pada dukungan anggaran pemerintah. 

    Ia menilai anggaran daerah lebih berfungsi sebagai stimulus dalam menggerakkan kegiatan pariwisata.

    “Tapi kalau dampak di kegiatan kami, kami tetap melaksanakan kegiatan sesuai tupoksi kami walaupun tanpa anggaran. Walaupun tanpa anggaran ya, jadi anggaran itu hanya stimulus di kami,” ungkapnya.

    Andy menjelaskan, terdapat sejumlah bidang yang tetap menjadi fokus Disporapar, mulai dari pengembangan destinasi wisata, promosi hingga usaha jasa pariwisata. 

    Koordinasi dengan pengelola maupun pihak terkait di sejumlah lokasi wisata juga terus dilakukan.

    “Kami tetap eksis koordinasi ke tempat-tempat wisata. Kami kan menangani ada objek destinasi pengembangan destinasi wisata, ada promosi, sama usaha jasa pariwisata. Nah ini tetap berjalan,” jelasnya.

    Ia mengakui efisiensi anggaran dapat memengaruhi skala pelaksanaan sejumlah kegiatan. 

    Penyesuaian dilakukan berdasarkan prioritas agar program yang menjadi kewenangan Disporapar tetap dapat berjalan di tengah keterbatasan fiskal.

    “Ya mungkin skala prioritas dan kualitas dan kuantitasnya yang bisa disesuaikan. Tapi tetap tidak menghentikan dan tidak menghambat kegiatan untuk pengembangan pariwisata di Kota Samarinda,” tegas Andy.

    Dengan kondisi tersebut, Disporapar mengandalkan koordinasi dan kolaborasi dalam menjalankan sejumlah kegiatan. 

    Dukungan dari perangkat daerah lain maupun pihak ketiga menjadi bagian dari upaya menjaga aktivitas pariwisata tetap berjalan tanpa sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah.

    Andy menegaskan, efisiensi tidak menjadi alasan bagi Disporapar untuk menghentikan pengembangan sektor pariwisata Samarinda. 

    Program tetap diarahkan berjalan sesuai kemampuan dan prioritas yang telah ditetapkan pemerintah daerah. (Adv)

    (Sf/Rs)