Tenggarong - Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik membuka kegiatan pencanangan pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting di Kaltim. Kegiatan ini berlangsung di Puskesmas Pembantu Angsoka Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada Rabu (12/6/2024).

Kegiatan yang dilakukan secara serentak ini juga terdapat di 10 kabupaten kota lainnya melalui zoom meeting, dengan menghadirkan masing-masing perwakilan pemangku kebijakan. Mereka menyampaikan kondisi serta pelaksanaan pengukuran dan intervensi pencegahan stunting ini.

Adapun yang hadir membersamai Pj Gubernur Kaltim adalah Bupati Kukar Edi Damansyah didampingi istrinya Maslinanawati Edi Damansyah sebagai Ketua Pembina Posyandu tingkat Kabupaten/kota se-Kaltim, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim Sunarto, beserta beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kegiatan ini merupakan arahan langsung yang diberikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), yang mana pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting dilakukan selama bulan Juni di 304 ribu posyandu di seluruh Indonesia. Upaya intervensi serentak ini sekaligus menjadi momen optimalisasi dan revitalisasi posyandu dari segi peralatan dan pelayanan.

Dalam upaya itu, seluruh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di masing-masing daerah di Kaltim akan bergerak ke 841 desa, 179 kelurahan, hingga 4.769 posyandu. Karena sebanyak 243.611 Balita, harus dilakukan pengukuran dari pengecekan lingkar lengan atas, pengukuran berat dan tinggi badan, dan penyuluhan kesehatan.

Menurut Akmal Malik, dengan adanya kegiatan ini menekan kembali angka stunting di Kaltim hingga mencapai target nasional. Ia masih sangat menyesalkan secara agregat Kaltim hanya mengalami penurunan angka stunting satu persen. 

"Dari 23,9 persen menjadi 22,9 persen, ini angka yang kecil sekali, padahal apa yang kurang dari Kaltim. Kita punya Pemda Kabupaten yang sangat bagus, namun kelemahan kita adalah orkestrasinya," ungkap Akmal.

Ia mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Pemkab Kukar, yang mampu mengurangi angka stunting cukup tinggi dari awalnya 27,1 persen menjadi 17,6 persen. Akmal meminta kepada kabupaten lainnya bisa meniru. Dalam momentum pencanangan pengukuran dan intervensi ini, setidaknya, kata dia bisa menjangkau kurang lebih 6.241 balita, kemudian juga 446 bayi, 161 ibu hamil dan calon pengantin 43 orang ini mereka bisa terjamah.

Ia meminta kepada kabupaten kota harus menyajikan data yang lebih riil, dengan demikian program yang dilaksanakan oleh pemerintah tepat sasaran. "Saya minta nanti Bupati dengan data ini kita kolaborasi, jadi kita punya frekuensi yang sama antara nasional, provinsi, Kabupaten, kecamatan jadi enak bergeraknya. Uangnya juga lebih jelas dan terukur," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Timur, Sunarto mengatakan pencanangan pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting di Kaltim ini diharapkan cakupannya ini 95 persen.

"Karena hasil ini akan di analisa dan akan disandingkan dengan hasil SKI 2023, untuk menjawab ini semua maka kita akan bekerja bersama-sama mendorong agar seluruh komponen tadi betul-betul bisa datang ke posyandu karena itu sangat menentukan hasilnya nanti," papar Sunarto.

Target tersebut, kata dia, ini bukanlah angka yang absolut. Ia meminta dan berharap kepada calon pengantin (catin), ibu hamil dan bayi balita datang ke posyandu. 

"Karena ketika di bawah 90 persen, akurasi data itu akan dipertanyakan, untuk menjawab itu maka intervensi stunting ini dengan segala komponen yang ada, mulai dari partisipasi masyarakat, kader sampai dengan pemerintah itu serentak bersama-sama," pungkasnya. (Adv)

(Sf/Rs)