Samarinda - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda, Firman Hidayat menargetkan logistik untuk Pilkada Serentak 2024 lebih cepat siap dibandingkan pada Pemilu Februari lalu. 

Pihaknya terus berupaya mengoptimalkan persiapan logistik demi mempercepat distribusi dan menekan potensi kendala di lapangan. Berbekal evaluasi dari Pemilu serentak Februari lalu, KPU akan tetap melibatkan masyarakat dalam proses sortir dan pelipatan surat suara yang diharapkan lebih cepat dan efisien.

Firman menyebutkan bahwa pelajaran dari Pemilu sebelumnya menjadi acuan penting untuk meningkatkan kinerja, khususnya dalam persiapan logistik yang lebih terstruktur dan minim hambatan. 

Berbeda dengan surat suara Pemilu yang besar dan berat, surat suara Pilkada kali ini memiliki ukuran lebih kecil, yakni 18 cm x 30 cm, yang dinilai lebih memudahkan dan mempercepat proses pelipatan.

"Target kami kali ini adalah memastikan seluruh logistik bisa selesai lebih awal. Dengan pengalaman lalu, kami sudah melakukan penyesuaian di berbagai aspek teknis untuk memperlancar distribusi dan meminimalisasi kendala,” ujar Firman. 

Tidak hanya itu, KPU juga telah menyiapkan tenaga pelipat yang cukup, sigap, dan terlatih untuk memeriksa setiap lembar surat suara secara teliti. Dalam proses pelipatan ini, diprediksi akan membutuhkan sekitar 200 orang. Untuk surat suara juga sudah sampai di Samarinda pada Jumat (25/10/2024) lalu. 

Bila ditemukan kerusakan, pihaknya akan mendata dan laporan langsung diberikan ke pihak percetakan untuk segera diganti untuk mengurangi risiko keterlambatan. 

Firman mengatakan proses sortir dan pelipatan diperkirakan hanya memakan waktu tiga hari, memungkinkan KPU mendistribusikan surat suara lebih awal ke kecamatan dan kelurahan di Samarinda.

“Kami berharap seluruh logistik Pilkada dapat selesai lebih awal sehingga distribusi ke tingkat kecamatan dan kelurahan bisa segera dilakukan,” bebernya. 

Lewat upaya ini, ia berharap dapat mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkada, selain untuk menjamin kesiapan logistik, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilihan yang semakin efisien dan transparan. (ADV)

(Sf/Rs)