Samarinda - Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalimantan Timur (Kaltim) mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan partisipatif. 

Anggota Bawaslu Kaltim, Galeh Akbar Tanjung, menyampaikan pentingnya peran masyarakat, terutama pemilih pemula, dalam menjaga integritas proses demokrasi.

“Kami ingin meluaskan jaringan pengawasan, terutama melibatkan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Pengawasan partisipatif ini adalah bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat secara langsung,” ujar Galeh dalam sosialisasi yang diselenggarakan di Hotel Puri Senyiur, Rabu (12/9/2024).

Galeh menekankan bahwa pengawasan partisipatif memungkinkan masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap peserta dan penyelenggara pemilu. Ia mengakui bahwa Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri dalam mengawasi seluruh tahapan Pilkada, mulai dari proses pencalonan, pemutakhiran data pemilih, hingga pemungutan suara, semuanya membutuhkan pengawasan yang ketat. 

"Karena itulah, kami menggandeng masyarakat sebagai bagian dari pengawas partisipatif," tambahnya.

Ia juga menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengawasan akan mempersempit ruang gerak pelanggaran yang mungkin saja dilakukan, seperti politik uang atau kecurangan lainnya. 

“Ketika masyarakat melakukan kontrol, ruang untuk pelanggaran akan semakin sempit. Ini penting karena pilkada merupakan sarana bagi rakyat untuk menggunakan hak kedaulatan mereka dalam memilih pemimpin,” ujarnya.

Galeh menjelaskan bahwa saat masyarakat datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan memberikan suara, mereka sebenarnya sedang mengalihkan kedaulatan kepada pemimpin yang dipilih. 

Oleh karena itu, pengawasan masyarakat tidak hanya penting untuk memastikan Pilkada dapat berjalan dengan baik, tetapi juga untuk menjaga kedaulatan mereka dalam proses demokrasi.

Lebih lanjut, menurutnya melalui forum edukasi dan sosialisasi seperti ini, Bawaslu dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pengawasan dan kontrol dalam pemilihan. 

Terlebih, dengan keterbatasan personel yang dimiliki juga menjadi tantangan terbesar yang dihadapi oleh Bawaslu selain dari pembuktian pelanggaran, terutama terkait politik uang, yang sering kali sulit diidentifikasi dan dibuktikan.

Dengan semakin dekatnya Pilkada Serentak 2024, Bawaslu berharap partisipasi masyarakat dalam pengawasan bisa semakin meningkat, sehingga pelaksanaan pilkada dapat berjalan jujur, adil, dan berintegritas.

"Menjadi penting bagi kita semua sebagai warga negara Indonesia untuk mengetahui apa sejatinya substansi pelaksanaan Pilkada dan Pemilu," pungkasnya. (Adv)

(Sf/Rs)