Samarinda - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menggelar sosialisasi dalam rangka pemilihan serentak tahun 2024 di Hotel Puri Senyiur, Rabu (11/9/2024). 

Kali ini, Bawaslu menggandeng mahasiswa Fakultas Hukum, serta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Mulawarman (Unmul) untuk menggelar diskusi bertajuk Peran Mahasiswa dalam Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Ketua Bawaslu Kaltim, Hari Dermanto, menekankan bahwa sosialisasi ini merupakan momen penting untuk menguatkan peran mahasiswa dalam pengawasan pemilihan kepala daerah (pilkada) dalam waktu dekat ini. 

Ia melihat kegiatan ini sebagai investasi jangka panjang untuk menciptakan proses demokrasi yang lebih baik. 

"Mahasiswa sebagai pengawas partisipatif diharapkan mampu mencegah berbagai pelanggaran, seperti money politics, isu SARA, dan berita bohong yang sering terjadi dalam pilkada," katanya.

Ia juga menjelaskan bahwa Bawaslu dalam proses menjalankan kerjanya berada di antara dua persepsi yang sering bertentangan, yaitu persepsi publik dan persepsi hukum. 

"Dalam pengawasan, kami sering terhimpit antara harapan publik dan penegakan hukum. Namun, kami berusaha menjembatani kedua aspek tersebut dengan tetap berpegang pada aturan yang ada," jelasnya.

Untuk itu melalui kegiatan yang ditujukan untuk memperkuat moral publik dan sebagai bagian dari investasi Bawaslu dalam diharapkan bisa menjadi penguatan demokrasi di masa depan. 

"Kami menargetkan lebih banyak lagi audiens, terutama dari kalangan pendidikan. Sekitar 38 perguruan tinggi dan 203 sekolah akan menjadi sasaran sosialisasi serupa untuk memperkuat partisipasi dalam pengawasan pemilu," ungkapnya. 

Bawaslu berharap melalui kegiatan ini mahasiswa bisa berperan lebih aktif dalam menjaga integritas pemilu serentak 2024, sekaligus bisa menjadi agen perubahan di lingkungan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan politik yang ada.

Selaras dengan apa yang disampaikan Hari Dermanto, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Mulawarman, Moh Bahzar juga menekankan pentingnya peran mahasiswa dalam mendorong perubahan pandangan pragmatis di kalangan masyarakat terhadap pemilhan, baik pilkada maupun pemilu. 

"Mahasiswa harus mampu mengubah cara pandang masyarakat yang pragmatis. Pemimpin masa depan harus dilihat dari konsep dan visi yang ditawarkan, bukan hanya soal gula, beras, atau materi lainnya," ujar Bahzar dalam sambutannya. 

Ia juga menyoroti fenomena money politics yang menurutnya sangat berbahaya. Jika memungkinkan, ia mengusulkan adanya aturan tegas terhadap pelaku politik uang di lapangan. 

"Bahkan, aturan kampanye juga perlu diperbaharui agar lebih efektif. Kampanye presiden cukup dilakukan di tingkat provinsi, gubernur di kabupaten, dan bupati di kecamatan. Jangan sampai kampanye masuk ke desa-desa hanya untuk mengukur popularitas calon," tegasnya.

Melalui itu menurutnya bisa memancing masyarakat untuk lebih tahu tentang calon pemimpin daerah. Sehingga bisa memberikan pendidikan sekaligus menyadarkan masyarakat berapa pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam mencari tahu para calon pemimpinnya. (Adv)

(Sf/Rs)