Samarinda – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Timur (Kaltim) mengingatkan para penyandang disabilitas agar waspada terhadap politisasi dan ancaman praktik politik uang menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kaltim yang akan digelar pada 27 November 2024 mendatang. 

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kaltim, Galeh Akbar Tanjung, menegaskan pentingnya penyandang disabilitas tidak hanya terlibat dalam proses pemilu, tetapi juga memahami risiko politisasi. 

Menurutnya penyandang disabilitas merupakan kelompok yang rentan terhadap politisasi dan praktik politik uang. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk memiliki kesadaran penuh dalam memilih, serta tidak terpengaruh oleh isu hoaks dan SARA. 

Ia juga menekankan bahwa semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk memilih tanpa adanya perlakuan yang berbeda di Tempat Pemungutan Suara (TPS). 

"Kami berharap penyandang disabilitas bisa menggunakan hak pilih mereka dengan bijak, tanpa adanya tekanan atau manipulasi politik," ujar Galeh.

Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya aksesibilitas di TPS. Di mana para penyandang disabilitas ini harus diberikan akses yang layak. Tidak boleh ada diskriminasi, dan mereka berhak mendapatkan pelayanan yang sama seperti warga lainnya. 

Dengan berbagai bentuk kerentanan yang dihadapi, ia berharap agar kelompok disabilitas dapat terhindar dari segala bentuk manipulasi politik dan turut aktif menjaga integritas pemilu.

Menurutnya partisipasi aktif penyandang disabilitas tidak hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai pengawas, sangat penting untuk memastikan Pilkada 2024 berjalan dengan aman dan bebas dari kecurangan. 

"Kita ingin mendorong kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, untuk menjaga kesadaran dalam menggunakan hak pilihnya secara independen," pungkasnya. (Adv)

(Sf/Rs)