Balikpapan – Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, mengapresiasi pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Pasar Sepinggan, Balikpapan Selatan, yang telah mengalokasikan anggaran Rp3,3 miliar melalui kerja sama Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Menurutnya, meskipun fasilitas tersebut masih bersifat sementara, keberadaannya dinilai sangat baik dan diharapkan mampu memberikan manfaat bagi para pedagang maupun masyarakat di lingkungan sekitar pasar.

Ia juga mengapresiasi komitmen wali kota Balikpapan yang menekankan pentingnya menjaga fasilitas pasar, serta memastikan tidak terjadi praktik Pungutan liar (Pungli) dalam aktivitas perdagangan.

“Walaupun sifatnya sementara, saya pikir ini sudah sangat luar biasa dengan anggaran Rp3,3 miliar. Apa yang disampaikan pak wali kota bahwa pasar ini harus dijaga dan tidak boleh ada pungli, itu sangat luar biasa,” ucap Alwi saat ditemui awak media, Selasa (10/11/2026).

Terkait upaya pencegahan Pungli, Alwi menegaskan, DPRD Balikpapan akan menjalankan fungsi pengawasan, termasuk mengawal Dinas Perdagangan (Disdag) dalam memastikan pengelolaan pasar berjalan sesuai aturan.

Ia menyebutkan, keberadaan asosiasi pedagang juga menjadi bagian penting dalam menjaga ketertiban. Terlebih, para pihak terkait telah mendengarkan arahan bersama dan menyepakati komitmen untuk tidak melakukan Pungli melalui surat pernyataan.

“Saya pikir kami akan awasi bersama-sama. Mudah-mudahan tidak ada pelanggaran. Kalau memang melanggar, tentu harus ada sanksi,” tegasnya.

Sementara itu, mengenai rencana pembangunan pasar permanen, Alwi mengaku belum menerima laporan resmi dari Disdag. Ia ingin terlebih dahulu mengetahui, apakah pembangunan nantinya dilakukan di lokasi yang sama, area yang belum tersentuh pembangunan atau di tempat berbeda.

Kata dia, TPS tersebut kemungkinan masih dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu tiga hingga lima tahun. Namun, untuk penggunaan jangka panjang, diperlukan perencanaan pembangunan yang lebih matang.

“Yang jelas, saya tunggu laporan dulu dari Disdag. Kalau memang di tempat berbeda, kami juga harus menghitung anggarannya, apalagi sekarang ada kebijakan efisiensi anggaran,” pungkasnya. (Adv)