Samarinda - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Inche Abdoel Moeis Samarinda dalam rangka menjalin mitra untuk mengedukasi ibu hamil, dan pascamelahirkan.

Direktur Bina Kesehatan Reproduksi BKKBN, Marianus Mau Kuru datang ke rumah sakit ini bukanlah kali pertama, sebelumnya ia telah mengunjungi RS Hermina, RS Aisyiyah, dan beberapa fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, seperti puskesmas dan tempat praktik bidan.

Langkah yang dilakukan oleh BKKBN ini merupakan bentuk penekanan terhadap cita-cita Indonesia dalam menciptakan generasi emas 2045.

"Tugas dan kerjaan BKKBN dengan kesehatan itu berhimpitan, contoh dalam hal ini ketika ibu hamil setelah melahirkan, itu harus menggunakan alat kontrasepsi," ungkap Marianus setelah pertemuan di Samarinda, Selasa (13/8/2024).

Marianus menginginkan langkah ini bisa mengurangi risiko terhadap pertumbuhan anak dari orang tuanya yang memiliki jarak kelahiran yang singkat, sehingga ia menyarankan untuk menggunakan alat kontrasepsi. Ia membeberkan risiko-risiko yang akan dihadapi, apabila tidak diterapkan penggunaan kotrasepsi.

"Satu dia memperhatikan kesehatan reproduksi, pasti seorang perempuan begitu hamil melahirkan dan nifas itu pasti terjadi pendarahan. Kedua supaya dia bisa memberikan ASI kepada anaknya. Jadi jangan hamil lagi dalam waktu dekat, jaga jarak minimal tiga tahun," bebernya.

Menurutnya ini adalah bentuk perhatian keluarga terhadap tumbuh kembang anak. Karena ini juga merupakan target dari pemerintah pusat untuk mengurangi angka stunting, kematian ibu dan anak.

"Kita menginginkan supaya 2045 itu betul-betul kita harus Generasi Emas harus sehat pintar cerdas, itu yang kita butuhkan. Sehingga kerja yang begini tidak mungkin BKKBN sendiri, tidak mungkin Kementerian Kesehatan sendiri," jelasnya.

Selanjutnya, BKKBN akan meningkatkan langkah ini melalui Pemerintah Kota Samarinda untuk memperkuat dengan regulasi. Sehingga selanjutnya Marianus akan bertemu dengan Wakil Wali Kota.

"Kita mau bicara ini supaya ada regulasi terkait ini, supaya didukung regulasi semua camat, kepala desa, dan lurah itu bantu edukasi kepada masyarakatnya yang hamil. Sehingga setelah melahirkan di faskes dan harus menggunakan KB," tutupnya. (Adv)

(Sf/Rs)