Samarinda - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Timur (Kaltim), Galeh Akbar Tanjung, menghadiri acara diskusi bertajuk "Ngobrol Pilkada Kalimantan Timur (Ngo-PiKaltim) seri kedua" yang digelar oleh Pokja 30 Kaltim di Teras Samarinda, Jumat (4/10/2024) sore. 

Menurutnya diskusi yang mengangkat tema “Adakah Netralitas dalam Pilkada Kalimantan Timur 2024?” ini menjadi salah satu wadah penting dalam proses mengisi ruang demokrasi di Kaltim menjelang Pilkada serentak yang terselenggara November mendatang. 

Galeh menegaskan bahwa ruang-ruang diskusi seperti ini sangat diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Menurutnya, politik merupakan proses edukasi dan pembelajaran bagi masyarakat. Melalui diskusi semacam ini menurutnya dapat membantu stakeholder, termasuk masyarakat untuk terlibat aktif dalam memberikan informasi terkait Pilkada. 

"Kegiatan ini bagian dari wajah asli pertarungan politik, di mana esensinya adalah edukasi dan pembelajaran politik bagi masyarakat. Kami berharap, melalui ruang-ruang seperti ini, muncul partisipasi dari stakeholder untuk turut serta memberikan informasi terkait Pilkada serentak di Kaltim, termasuk Samarinda," ungkap Galeh saat diwawancara. 

Ia juga menyampaikan bahwa Bawaslu memiliki keterbatasan dalam hal pelaksanaan kegiatan pengawasan partisipatif. Namun, dengan adanya inisiatif dari para penyelenggara diskusi seperti ini, pihaknya merasa sangat terbantu dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti pentingnya menumbuhkan pengawasan partisipatif yang berasal dari masyarakat. Menurutnya, hal ini merupakan bagian dari kesadaran kolektif untuk saling mencerdaskan dan memberikan informasi yang bermanfaat di masa depan. 

Pihaknya pun secara masif melakukan berbagai upaya dalam melakukan sosialiasi terkait dengan pentingnya kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menghadapi Pilkada Serentak 2024 mulai dari masayarakat, sekolah, hingga perguruan tinggi se-Kaltim.

"Kami juga saat ini sedang fokus menjangkau perguruan tinggi dan sekolah-sekolah menengah atas, terutama siswa kelas tiga yang sudah memiliki hak suara. Harapannya, mereka memiliki pengetahuan yang cukup untuk bisa mengidentifikasi calon yang layak dan patut dipilih," pungkasnya. (Adv)

(Sf/Rs)