Samarinda - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Timur (Kaltim), Galeh Akbar Tanjung, menekankan pentingnya kerja sama lintas lembaga demi menciptakan Pilkada 2024 yang aman dan transparan.

Mengantisipasi tantangan yang kerap muncul selama kontestasi politik, Galeh mengungkap pihaknya terus memperkuat pengawasan dengan langkah-langkah proaktif guna memastikan integritas pemilu tetap terjaga.

"Dengan pengawasan yang ketat, kita dapat menghindari masalah seperti politik uang, ujaran kebencian, dan isu SARA yang kerap muncul. Ini adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya Bawaslu tetapi juga kepolisian dan masyarakat,” ujar Galeh belum lama ini. 

Bawaslu Kaltim turut mengandalkan Instrumen Pengukuran Potensi Pemilu (IPKP) yang dimiliki kepolisian untuk memetakan tantangan di lapangan. Menurutnya alat ini menjadi bagian dari langkah antisipatif secara menyeluruh, sehingga potensi masalah dapat diantisipasi sebelum terjadi.

Ia juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi secara jujur dan bertanggung jawab pada Pilkada yang diselenggarakan 27 November mendatang. 

"Mari kita lawan segala bentuk kecurangan. Pilihlah calon sesuai hati nurani. Kita semua menginginkan pemilu yang damai dan hasil yang benar-benar mencerminkan suara rakyat," tambahnya.

Melalui pengawasan terpadu dan sinergi bersama, Bawaslu Kaltim optimis Pilkada 2024 di Kaltim akan berjalan lancar, aman, dan sesuai aturan.

Seperti yang terlihat, dalam pekan ketiga masa kampanye, di tiap minggunya para pengawas ada saja temuan pelanggaran yang didapatkan, seperti kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN. 

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Bawaslu Kaltim, dari 10 kabupaten/kota yang ada, sudah tercatat tiga wilayah yang ditelusuri oleh Bawaslu perihal dugaan pelanggaran netralitas ASN yakni, Kabupaten Berau, Kabupaten Paser, dan Kota Samarinda. 

"Pemilu bersih dan damai ini tak hanya jadi tanggung jawab kami sebagai penyelenggara, tapi juga butuh kerja sama dari seluruh elemen lembaga dan masyarakat," pungkasnya. (Adv)

(Sf/Rs)